RILIS.NET, ACEH TIMUR – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur Ir Mahyuddin MSi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023.
LKPJ Tahun 2023 Pemerintah Aceh Timur itu diterima oleh Ketua DPRK Aceh Timur Fattah Fikri dalam rapat paripurna di gedung DPRK setempat, pada Senin, (22/4/2024).
Dalam rapat paripurna DPRK Aceh Timur itu, Pj Bupati menuturkan, bahwa penyampaian LKPJ merupakan agenda tahunan sesuai Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Bupati dan Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan LKPJ kepada Dewan yang terhormat,” kata Pj Bupati Aceh Timur Ir Mahyuddin.
Ia menambahkan, penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah di Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan dan oleh karena itu, sebagai tindak lanjut capaian pertanggung Jawabannya harus disajikan dalam bentuk LKPJ.
“Dari sudut pandang kebijakan daerah, Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama selaku Penjabat Bupati Aceh Timur dalam melaksanakan jalannya roda pemerintahan dengan merujuk pada dokumen RPK Tahun 2023 – 2026 yang masih melanjutkan RPJM tahun 2017 –2022, yang juga merupakan pertanggungjawaban kami sebagai Penjabat Bupati Aceh Timur untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai kepala Daerah,” jelas Mahyuddin.
Penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan terfokus pada penyampaian Visi, Misi dan prioritas daerah. Dari sudut pandang penganggaran daerah, pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur merencanakan pendapatan sebesar Rp. 1.814.125.464.835,00 dengan realisasi mencapai 97,17%. atau sebesar Rp.1.762.840.095.860,34.
“Adapun rencana belanja adalah sebesar Rp. 1.866.107.185.160,00 dengan capaian realisasi sebesar RP.1.786.822.409.89 atau mencapai 95,75 %,” papar Pj Bupati Aceh Timur.
Dari total belanja tersebut, menurutnya sebanyak Rp.968.674.239.474,00 telah digunakan untuk membiayai urusan – urusan wajib pelayanan dasar. dengan capaian realisasi sebesar Rp.915.552.223.438,58 atau mencapai 94,52% dari rencana belanja.
“Sedangkan untuk membiayai urusan wajib bukan pelayanan dasar telah dikuncurkan anggaran sebesar RP.135.961.839.162,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 131.916.631.343,00 atau mencapai 97,02% dari rencana belanja. Sedangkan untuk membiayai urusan pilihan telah dikucurkan anggaran sebesar RP.33.563.140.454,00 dengan capaian realisasi sebesar RP.30.481.569.287,00 yang merupakan 90,82% capaian realisasi dari rencana belanja,” jelasnya.
Untuk membiayai urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp.537.466.362.280,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.532.481.435.357,00 atau mencapai 99,07%, sebutnya. (rn/rd)