 |
| Para tersangka saat dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejari Pekalongan (Foto: For RILIS.NET) |
RILIS
.NET, Pekalongan – Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menahan tiga tersangka karena diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 senilai Rp 713 juta. Ketiga tersangka dikirim ke tahanan Kedung Pane Semarang, Senin (11/10/2021).
Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan Abun Hasbulloh Syambas SH MH mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) kasus korupsi dana Bansos Covid-19 Kementerian Agama RI untuk TPQ Madrasah Diniyah (Madin) di Kota Santri ditemukan kerugian negara mencapai Rpv713 juta rupiah.
“Berkas Perkara ketiga tersangka kini dinyatakan lengkap setelah Tim Penyidik Kejari Kabupaten Pekalongan melakukan pemeriksaan dan penyidikan secara maraton,” sebut Abun Hasbulloh Syambas kepada RILIS.NET, Senin (11/10/2021).
Adapun ketiga tersangka tambah Abun yaitu, KN dan IK selaku Ketua dan Sekretaris FKDT Kabupaten Pekalongan, serta ZA.
Kejari Pekalongan juga menyebutkan, dalam perkara Lembaga TPQ Danadin menggunakan dana bersumber dari dana Bantuan Covid-19 Kementerian Agama RI Tahun 2020, dengan total kerugian negara mencapai Rp 713 juta rupiah lebih.
“Uang yang sudah disita dan diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan senilai Rp 246 juta. Semula penyidik menahan dua tersangka KN dan ZA kemudian IK yang sebelumnya tahanan luar dan wajib lapor karena sudah kooperatif juga kita lakukan penahanan,” terang Kajari yang turut didampingi Kasi Pidsus Evan Adhi Wicaksana dan Kasi Intel Adi Chandra.
Dalam perkara tersebut, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan juga telah menyita sejumlah sepeda motor dan mobil Toyota Hiace milik KN.
“Kendaraan tersebut dari pemeriksaan merupakan hasil dari uang kasus korupsi Bansos Covid-19 untuk TPQ dan Madin saat sebagai Ketua FKDT Kabupaten Pekalongan,” tambah Abun.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya lanjut Kajari, keduanya, KN dan IK dikenakan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP dan pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP.
Kemudian tersangka ZA dikenakan pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka KN. ZA telah menghalangi proses pemeriksaan bahkan membawa kabur untuk tidak hadir dalam pemeriksaan.
“Ketiga tersangka langsung kita kirim ke Semarang. Mudah mudahan dalam waktu 20 hari kedepan kita bisa menyerahkan ke Pangadilan Tipikor Semarang,” pungkas Abun Hasbulloh Syambas. (rn/red)