TEL AVIV – Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, mengatakan dirinya telah menginstruksikan pasukan militer negaranya untuk melanjutkan penghancuran terowongan di sebagian wilayah Jalur Gaza, yang masih berada di bawah kendali Israel, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
Katz, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (27/10/2025), menyebut langkah semacam itu telah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat (AS), dengan tujuan membubarkan Hamas dan menghancurkan terowongan-terowongan bawah tanah di daerah kantong Palestina tersebut.
“Saya telah menginstruksikan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) untuk memprioritaskan terowongan sebagai tugas utama di zona kuning, yang saat ini berada di bawah kendali kami, di samping melindungi tentara dan masyarakat,” kata Katz dalam pernyataan via media sosial X.
Katz menjelaskan bahwa hal itu dilakukan bersamaan dengan diskusi dengan para pejabat tinggi AS mengenai perlunya mengimplementasikan rencana perdamaian usulan Presiden Donald Trump.
Diskusi itu dilakukan, menurut Katz, demi memastikan “pembongkaran dan penghancuran sepenuhnya semua terowongan teror di wilayah yang tersisa yang ada di bawah tanggung jawab mereka, selain melucuti senjata Hamas”.
“Demiliterisasi Gaza melalui penghancuran terowongan teror Hamas, selain melucuti senjata Hamas, menurut pandangan saya, merupakan tujuan strategis paling penting untuk mencapai kemenangan di Gaza,” sebut Katz dalam pernyataannya.
Katz menambahkan bahwa misi moral yang paling mendesak adalah memulangkan semua sandera dan korban tewas ke rumah-rumah mereka. “Kami akan melakukan segalanya untuk memenuhi misi suci dan krusial ini,” tegasnya.
“Misi strategis utama untuk mewujudkan kemenangan besar yang diraih oleh para petempur IDF yang heroik melawan teroris Hamas di Gaza adalah demiliterisasi Gaza melalui penghancuran total terowongan-terowongan teror, yang sebanyak 60 persen masih tersisa — di samping perlucutan senjata Hamas,” ucapnya.
Kesepakatan gencatan senjata Gaza secara bertahap antara Israel dan Hamas, yang dimediasi secara regional maupun internasional, mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Tahap pertama mencakup pemulangan semua sandera Israel, dengan imbalan pembebasan para tahanan Palestina, dan penarikan sebagian pasukan Tel Aviv dari Jalur Gaza. Kesepakatan itu juga mencakup pembangunan kembali Jalur Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas. (*)
Sumber: Reuters