RILIS.NET, ACEH TIMUR – Sejumlah Gampong di Aceh Timur menyatakan telah siap untuk dilakukan Ground Breaking Huntara di kabupaten Aceh Timur. Seperti di kecamatan Simpang Jernih, yang merupakan salah satu kecamatan yang dilanda banjir bandang beberapa waktu yang lalu.
Hal itu disampaikan oleh Camat Simpang Jernih, dalam rapat evaluasi penanggulangan banjir dan banjir bandang di kabupaten Aceh. Meski demikian, ada sejumlah kecamatan lainnya yang masih melakukan update data dari setiap desa untuk Hunian sementara dan hunian tetap.
Rapat ini evaluasi dengan para kepala OPD, Camat, kepala puskesmas, pihak PLN maupun Perumda Tirta Peusada, pertamina, Telkomsel serta Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Rapat ini dipimpin oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI MSi di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur, Selasa (30/12/2025).
Dalam keterangannya, Bupati Al-Farlaky menjelaskan bahwa pelibatan para stakeholder tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam masa pemulihan pascabencana.
“Memang agak berbeda rapat kali ini, karena kita melibatkan teman-teman dari Pertamina, PLN, Telkomsel, dan BPN. Kita ingin mendapatkan gambaran kongkret perkembangan masa pemulihan di Kabupaten Aceh Timur. Ada beberapa persoalan di lapangan yang kami temukan langsung, sehingga perlu koordinasi bersama,” ujar Al-Farlaky.Dalam rapat tersebut, Bupati memaparkan sejumlah isu krusial yang dibahas bersama masing-masing pihak. Untuk Pertamina, Pemkab Aceh Timur ingin memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh SPBU serta penyaluran gas LPG 3 kilogram.
“Selama ini ada keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan harga gas melon yang melebihi HET. Kita ingin memastikan bagaimana aturan dan regulasinya. Pertamina menyampaikan akan berkoordinasi dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran di lapangan,” jelasnya.
Sementara dengan Telkomsel, pembahasan difokuskan pada pemulihan jaringan telekomunikasi. Diketahui, masih terdapat sejumlah BTS yang belum kembali normal akibat kerusakan pascabencana, termasuk gangguan kabel optik yang terdampak aktivitas alat berat.
“Kita akan laporkan titik-titik kerusakan yang ditemukan. Telkomsel juga akan membuka akses jaringan baru, khususnya di lokasi hunian sementara (Huntara) yang belum memiliki jaringan internet, termasuk untuk kebutuhan belajar,” katanya.
Adapun dengan PLN, Bupati menyampaikan masih terdapat beberapa kecamatan dan desa yang listriknya belum pulih sepenuhnya. Saat ini PLN masih melakukan perbaikan jaringan.
“Khusus Kecamatan Simpang Jernih, PLN akan membuka jaringan baru. Sudah dilakukan survei, jaraknya sekitar 30 kilometer. Jika terpasang, jaringan ini akan menerangi lima desa, yakni HTI Rantau, Naro, Rantau Panjang, Milidi, Tampur Paloh dan Pandeglang. Diperkirakan pemasangan memakan waktu sekitar satu minggu,” ungkap Al-Farlaky.
Selain itu, PLN juga menyalurkan bantuan genset yang akan didistribusikan ke desa-desa yang listriknya belum menyala sama sekali.
Dalam rapat tersebut, Bupati Al-Farlaky juga membahas percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Ia menjelaskan, pembangunan Huntara akan dilakukan dengan beberapa skema. Salah satunya secara komunal, menggunakan tanah milik desa seperti lapangan bola atau lapangan voli.
Jika tidak tersedia, dapat memanfaatkan lahan lain, termasuk lahan HGU, dengan skema kerja sama bersama pemiliknya.
“Ini kebijakan pemerintah, tentu akan kita komunikasikan dan sertakan dengan pemilik HGU,” ujarnya.
Selain skema komunal, pembangunan Huntara juga bisa dilakukan di lahan milik warga. Nantinya akan dibangun dua unit, satu sebagai ruang utama Huntara dan satu lagi sebagai dapur, yang ke depan dapat dikembangkan menjadi hunian tetap (Huntap).
Bupati menyebutkan sejumlah desa telah menyatakan kesiapan untuk pelaksanaan ground breaking Huntara. Di antaranya Gampong Grong-Grong, Kecamatan Pante Bidari, serta Dusun Tepin Gajah, Desa Seumatang, Kecamatan Julok.
“Beberapa desa sudah siap untuk dilakukan ground breaking. Namun, ada juga warga korban bencana yang tidak bersedia tinggal di Huntara. Untuk itu, pemerintah menyiapkan skema lain berupa dana tungguan hunian,” pungkas Al-Farlaky. (*)