BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), akan menyurati Presiden Prabowo berkaitan dengan temuan cadangan minyak dan gas (Migas) di Blok Andaman untuk mewujudkan program hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe.
Hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe sesuai dengan program strategis nasional. Presiden Prabowo sudah merancang 77 proyek strategis nasional yang tertuang dalam dalam RPJMN 2025-2029, salah satunya adalah Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.
Keputusan menyurati Presiden Prabowo, berdasarkan hasil keputusan rapat mengenai migas Blok Andaman. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, itu berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/06/2026).
Rapat dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Asnawi, dan sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, rapat juga dihadiri sejumlah pakar migas dan guru besar dari Universitas Syiah Kuala (USK), para Staf Khusus Gubernur Aceh dan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi.
Guru Besar USK, Prof Dr Jasman J Ma’ruf, mengatakan sudah selayaknya jika Gubernur Mualem menyurati Presiden Prabowo untuk penguatan hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. “Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” katanya.
Rapat membahas sejumlah poin penting ketika hilirisasi terwujud di KEK Arun Lhokseumawe. Blok Andaman menghasilkan gas dan kondensat. Sejauh ini penggunaan gas 300 MMSCFD dari Blok Andaman baru dibahas hanya untuk Listrik (PLN).
Selain itu, gas juga dapat menghasilkan methanol dan hydrogen. Di sini saja sudah mesti dibuat persiapan membangun pabrik methanol. Methanol ini masuk dalam program strategis nasional biodiesel. Biodiesel dari kelapa sawit membutuhkan campuran methanol.
Kemudian dari kondesat menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan pabrik cat, serta gasoline untuk bahan bakar minyak seperti solar dan premium. Dari Blok South Andaman itu terdapat 7.500 barel kondensat per hari. Jadi kondensat ini akan mendorong berdirinya refinery.
“Dengan berdirinya berbagai industr itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman. Itulah sebabnya, seluruh peserta rapat sangat sepakat dengan hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe segera terwujud. Selain itu, rapat juga memutuskan untuk meminta quota gas untuk Aceh dari Blok Andaman.
Selain menyurati Presiden Prabowo, rapat juga memutuskan agar Pemerintah Aceh mengundang secara khusus pihak Mubadala Energy dan SKK Migas. “Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” kata akademisi USK, Prof Dr Izarul Machdar.
Masalahnya, SKK Migas belum mengirimkan dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) secara resmi kepada Pemerintah Aceh. “Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,” kata Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma.
Bahkan dalam rapat, Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra sempat menanyakan soal PoD Lapangan Gas Tengkulo Wilayah Kerja South Andaman kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal. “Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya,” kata Nasri.
Di ujung rapat, Sekda Nasir, menyimpulkan bahwa ada dua poin pokok pembahasan. “Yaitu, pertama Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, dan yang kedua mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.
Setelah rapat, Nasir langsung meminta Karo Ekonomi Zaini mengonsep surat bersama peserta rapat lainnya. “Substansi surat sesuai dengan hasil rapat,” kata Nasir. (*)