 |
| Massa Berorasi di depan kantor Kejari Aceh Timur |
RILIS.NET, Aceh Timur – Efek dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur desa di Aceh Timur meluas, sejumlah massa dari sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) LSM, mahasiswa dan juga perempuan yang tergabung dalam Barisan Rakyat Peduli Keadilan (BRPK) lakukan unjuk rasa di kantor Bupati dan juga Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Rabu (16/9/2020).
Massa yang berkumpul dihalaman Masjid Agung Darussalihim Idi, sejak pukul 10.30 WIB, berkonvoi dan jalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur.
Mereka menuntut agar kegiatan Bimtek yang menggunakan dana desa untuk segera dihentikan, selain itu massa yang melakukan orasi juga mendesak pihak Kejaksaan Aceh Timur agar melakukan audit dan sekaligus mengungkapkan dalang dibalik kegiatan itu.
“Bapak jangan diam, bapak bantu kami, ini masyarakat meminta keadilan agar penegakan hukum dapat ditegakkan dan tolong selamatkan dana desa, bapak jangan diam didalam, mari kesini temuai kami masyarakat dan dengarkan aspirasi kami,” teriak Koordinaror Lapangan (Korlap) aksi unjuk Haris Shalaziq dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Timur ini, dihalaman depan kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur.
Usai para pengunjukrasa melakukan orasi bergiliran, yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari HMI, FPI, dan LSM lainnya, dilanjutkan dengan penyerahan beberapa tuntutan kepada pihak kejaksaan, yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Abun Hasbullah Syambas, SH. MH, diwakili oleh Kasi Pidsus Hafrizal.
Usai menyampaikan isi petisi, massa berkonvoi dengan mobil dan kendaraan roda dua menuju kantor Bupati Aceh Timur di lokasi pusat Pemerintahan setempat. Disini massa yang turut dihadiri oleh kaum hama ini kembali menyampaikan aspirasinya melalui pengeras suara diatas mobil terbuka
“Kami ini masyarakat dari Ranto Peureulak yang tak dapat BLT, kami minta pemerintah peduli dengan kami pak,” ujar ibu-ibu yang mengaku datang dengan rombongan dari Kecamatan Ranto Peureulak.
Sementara perwakilan massa lainnya juga mendesak pihak Pemda setempat agar kegiatan Bimtek itu segera dihentikan serta diminta agar anggaran itu dialihkan pada kegiatan lainnya yang menguntungkan masyarakat miskin di desa.
“Itu uang rakyat, sudah dikirim ke desa, kenapa ada kelompok di Kabupaten untuk menganggarkan uang itu. Itu uang rakyat pak, masih ada masyarakat yang belum dapat BLT, tapi mereka bersenang-senang dihotel royal,” teriak pengunjukrasa lainnya Jamaluddin dengan suara lantang melalui pengeras suara.
Dihalaman kantor Bupati ini, koordinator aksi Haris Shalaziq kembali menyuarakan tuntutan para pendemo, selain meminta agar kegiatan bimtek diusut dan dihentikan, mereka juga meminta Bupati Aceh Timur H. Hasballah H.M. Thaib (Rocky) agar memecat Kadis DPMG dan pihak terkait lainnya, bila terbukti terlibat sebagai calo dalam kegiatan Bimtek itu, selain itu, massa juga meminta agar penggunaan anggaran Covid-19 senilai Rp30,7 miliar rupiah dapat diumumkan kepada publik terkait dengan penggunaan.
Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Aceh Timur yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Adlinsyah, S.Sos, M.AP yang menyambut kedatangan massa meminta maaf karena Bupati sedang perjalanan dinas keluar daerah, ia turut menyampaikan salam, dan akan meneruskan aspirasi masyarakat yang hadir kepada pimpinannya.
“Pak Bupati sudah keluar daerah ke Banda Aceh, saya akan meneruskan tuntutan ini kepimpinan,” tutur Kadis DPMG Adlinsyah ditengah kerumunan warga yang berunjukrasa.
Usai menyerahkan tuntutannya, dan menerima lembaran isi petisi yang telah ditandatangani Kadis DPMG, kemudian massa meninggalkan lokasi unjukrasa, seraya mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka diabaikan. (rn/red)
Usai menyerahkan tuntutannya, dan menerima lembaran isi petisi yang telah ditandatangani Kadis DPMG, kemudian massa meninggalkan lokasi unjukrasa, seraya mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka diabaikan. (rn/red)