RILIS.NET, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih.
Hal itu disampaikan langsung saat peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa yang berlangsung di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya.
Dalam sambutannya di hadapan ribuan kepala desa/tuha peut se-Aceh, Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian desa.
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami sangat menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan program ini di Aceh,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh. Mualem menyatakan masyarakat sangat antusias menyambut program Koperasi Merah Putih, di mana hal itu menjadi gerakan ekonomi kolektif yang berbasis potensi lokal.
Untuk itu ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bergerak bersama, menggali kekuatan sektor unggulan desa seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ia juga berharap agar dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap pembentukan, tetapi juga meliputi pendampingan regulasi, pelatihan, akses permodalan, serta penguatan kelembagaan koperasi di desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, dalam paparannya mengungkapkan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda strategis nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia pada akhir Juni dan peluncurannya akan dilakukan Presiden pada 12 Juli mendatang.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia bisa menjadi badan usaha yang punya bank, pabrik, bahkan mengelola kebun sawit atau eks sumur minyak. Pemerintah menyiapkan model bisnis koperasi yang kuat, lengkap dengan kantor, toko sembako, simpan pinjam, klinik, gudang, truk distribusi, hingga menjadi agen LPG (bersubsidi), pupuk, dan gabah,” jelas Ferry.
Ia juga menyoroti tingginya rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen. Koperasi desa diharapkan bisa menjadi solusi konkret dalam memperpendek rantai distribusi, meningkatkan margin petani, dan menjaga stabilitas harga.
Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi. Ia meminta seluruh kepala daerah dan camat memfasilitasi proses Musdesus serta pengesahan badan hukum koperasi.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi tadi kami lihat langsung, gerakan sudah mulai cepat. Targetnya, akhir Mei seluruh gampong sudah melaksanakan Musdesus dan akhir Juni koperasi telah tercatat di Kemenkum,” ujar Bima.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan, pelatihan, dan identifikasi potensi desa agar koperasi yang terbentuk benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. “Kami optimis, Koperasi Merah Putih akan berdiri kokoh di seluruh Aceh dan menjadi pilar kesejahteraan masyarakat,” ujar Bima Arya.
Acara ini turut dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, camat, keuchik, serta para tokoh masyarakat. (*)