RILIS.NET, ACEH TAMIANG – Setelah menuai kecaman pada kegiatan festival Vespa 2023 yang menyedot anggaran sekitar Rp1 miliar rupiah pada Juli lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh kembali jadi sorotan, karena diduga telah menghamburkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kali ini, kegiatan serimoni yang bertajuk event Promosi Adat dan Budaya dihelat oleh Disbudpar Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang, sejak Jumat 25 hingga 26 Agustus 2023, di lapangan parkir kantor Bupati setempat.
Selain menampilkan pertunjukan yang dilakap warisan budaya Aceh, Disbudpar juga turut menggelar parade busana modifikasi Aceh Tamiang, serta pameran UMKM dan tradisi kuliner di Kabupaten yang dijuluki Bumi Muda Sedia.
Tak hanya itu, program kerja yang telah menjadi ciri khas Disbudpar Aceh ini dijadwalkan juga turut menghadirkan grup musik Apache dan Dwitya Maharani, selain itu juga ada demo masak dan kenduri bumbu pedas yang juga telah terjadwal.
Sejumlah pihak justeru menilai program kerja Disbudpar terkesan akal-akalan dan diduga sengaja membungkus kegiatan serimoni itu dengan kata seni maupun budaya, agar mulus dalam ‘memainkan’ vulus.
Salah seorang putra asli Aceh Tamiang Ahmad Fikri, yang juga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) kepada RILIS.NET pada Sabtu, 26 Agustus 2023 mengatakan, bukan tidak mungkin Disbudpar Aceh bisa menghabiskan miliaran APBA setiap tahunnya hanya untuk menggelar event-event yang bersifat serimonial, namun program yang dijalankan nyaris tidak meninggalkan bekas untuk kemajuan Aceh.
“Kalau kita amati, Program Disbudpar Aceh saat ini hanya sebatas event-event, yang pandai hanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah setiap tahun, hanya untuk mengadakan event-event yang bersifat serimoni, baik yang mereka programkan sendiri, maupun program titipan oknum Anggota DPRA. Maklum, program kerja seperti ini terbilang mudah dan gampang ‘dibelah-belah’,” sebut Direktur Eksekusi LEPPAMI Ahmad Fikri, Sabtu (26/8/2023).
Aktivis HMI Cabang Langsa asal Aceh Tamiang ini juga turut meminta agar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza jangan sibuk mengurusi program serimoni dengan berbagai event setiap tahunnya, tetapi dangkal pada program pengembangan kawasan objek wisata, seperti pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas publik lainnya yang mendukung kemajuan objek wisata di provinsi Aceh.
“Seperti di Aceh Tamiang ada sejumlah objek wisata dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang mendesak untuk dibangun, seperti di gunung pandan, dan objek wisata lainnya yang mesti dikembangkan oleh Disbudpar, dan akan tampak penggunaan APBA-nyan jelas terlihat, namun coba kita perhatikan, selama ini mereka nyaris tidak peduli dengan sejumlah objek wisata, yang pintar hanya menghambur-hamburkan uang untuk kegiatan serimoni saja, dan itu dilakukan hampir diseluruh penjuru Aceh, termasuk Aceh Tamiang saat ini,” tandas Fikri.
Begitupun Fikri tak membantah, jika sejumlah oknum Anggota DPRA ada yang menitipkan dana pokok pikirannya di Dinas ini, selain dianggap mudah ‘dieksekusi’ juga dapat menampilkan wajah diatas panggung. “Apalagi bagi yang punya kepentingan untuk bisa tampil dan cari muka didepan rakyat, jadi seperti kata pepatah, sekali berdayung dua pulau terlampaui,” tandasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh Almuniza yang dimintai tanggapannya oleh RILIS.NET terkait event di Aceh Tamiang memilih irit berkomentar, untuk menjawab konfirmasi dari media ini.
Sementara itu, Kadisbudpar Aceh ini melalui Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya (SNB) Evi Mayasari membenarkan, bahwa event yang digelar pihaknya itu dari dana pokir salah seorang anggota DPRA dari parta nasional yang berinisial NIN dan bersumber dari APBA tahun 2023.
Namun terkait dengan jumlah anggarannya Evi Mayasari mengaku lupa dengan nilainya. “Ia dari pokirnya Bu Nora, anggaran saya tidak ingat, yang lebih tau PPTK-nya,” terang Evi.
Kabid SNB ini lebih lanjut juga menjelaskan kalau anggaran kegiatan itu di Aceh Tamiang tidak sampai pada angka Rp1 miliar. “Enggak sampai, tiga ratusan gitu, tapi lupa saya takut salah dalam penyampaian,” pungkas Evi Mayasari pada Jumat (25/8/2023), sore.
Sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh baru-baru ini menuai cibiran, Karena menyelenggarakan Aceh Vespa Festival 2023 pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2023 lalu, kegiatan yang terkesan hura-hura itu dipusatkan di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh.
Namun, perhelatan festival ini menuai beragam kritik dari elemen masyarakat, terutama berkaitan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk acara tersebut. Tak kurang anggaran dari APBA mencapai Rp1 miliar lebih digelontorkan, diduga hanya untuk memuaskan nafsu segelintir oknum.
Akademisi Universitas Abulyatama Usman Lamreung misalnya, ia turut menanggapi kebijakan anggaran pada Disbudpar Aceh ini, menurutnya, tata kelola sektor kebudayaan dan pariwisata di Aceh nampak belum memberikan hasil yang memuaskan. Setiap tahunnya, berbagai event seni, budaya, dan pariwisata digelar, namun dampaknya terhadap ekonomi pariwisata di daerah ini masih belum terlihat signifikan.
Ia juga menyebut, meski setiap tahun Disbudpar Aceh menghelat beragam event seni, budaya dan pariwisata, tapi nyatanya tak sedikitpun berdampak pada ekonomi kepariwisataan di Aceh saat ini.
“Mengapa?, Karena tidak dibarengi dengan meningkatnya status Aceh sebagai destinasi pariwisata favorit baik di tingkat nasional maupun manca negara yang berakibat minimnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Aceh,” sebut Usman Lamreung.
Menurut Usman, event-event besar yang dihelat seperti Aceh Vespa Festival 2023 hanya memberikan dampak sesaat, tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.
“Alhasil event-event itu hanya menjadi ajang droe-keu droe, yang peuget dro, yang nonton droe, dan pok-pok jaroe pih droe. (Alhasil event-event itu hanya menjadi ajang untuk diri sendiri (Disbudpar), yang adakan diri sendiri, yang nonton diri sendiri dan tepuk-tepuk tangan pun diri sendiri). Tidak ada dampak ekonomi yang signifikan selain sekadar menciptakan keramaian sesaat,” ungkap Usman beberapa waktu lalu di sejumlah media.
Begitupun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh juga telah menyatakan siap untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Aceh Vespa Festival 2023 yang menelan anggaran Rp1,4 miliar. Hal ini juga sebagai respons atas permintaan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) beberapa waktu lalau, yang menganggap kegiatan tersebut tidak transparan dan dinilai sebagai langkah pemborosan anggaran.
Lebih lanjut Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriyadi kepada wartawan juga mengatakan, pihaknya akan melakukan audit jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum (APH), tentunya sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.
“Kita siap untuk melakukan audit jika ada permintaan, baik dari pemerintah daerah maupun APH sesuai aturan dan kewenangan kita,” ujar Supriyadi kepada wartawan, pada Minggu 6 Agustus 2023 lalu. (rn/rd)
Editor: Mahyud