 |
| Usai mengisi kuliah umum dengan DR. Kismartini dari UNDIP saling tukar cendera mata dengan para Dosen PM-AP Unimal, (Doc.rilisNET). |
rilisNET, Lhokseumawe – Provins lainnya di Indonesia tidak seberuntung seperti provinsi Aceh yang memiliki kekhususan, dan bisa memasukan kearifan lokal dalam kebijakan publik, meskipun ada juga seperti Papua dan Jokjakarta yang memiliki kekhususan dibidang tertentu. Aceh salah satu provinsi yang mempunyai kearifan lokal yang dapat diakomodir kedalam kebijakan publik.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponogoro (UNDIP) DR. Kismartini, Msi, saat mengisi kuliah umum dengan mahasiswa Pasca Sarjana (S2) FISIP, dengan thema; “Kebijakan Publik Dalam Perspektif Kearifan Lokal” di Universitas Malikulsaleh, Sabtu (5/10).
“Kalau daerah lain bisa memasukkan kearifan lokal dalam kebijakan publik itu sudah sangat spesial banget tentunya, sehingga kepentingan dan keutamaan masyarakat lokal terakomodir dalam qanun ataupun perda, tentunya hal ini sangat bagus sekali,” Sebut DR. Kismartini.
Kebijakan publik yakni, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau beberapa aktor yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Tentunya ada beberapa kebijakan publik yang harus dikaji lagi lebih mendalam sehingga tidak dikomplin oleh masyarakat itu sendiri.
“Kebijakan publik itu menyelesaikan persoalan publik bukan persoalan perorangan ataupun justru kebijakan publik yang diambil akan menuaikan kritikan dari publik itu sendiri, makanya kejikan harus dimusyawarahkan agar dapat diterima sebagai penyelesaian masalah publik itu sendiri meskipun itu kearifan lokal yang akan dijadikan kebijakan,” Ujar Dr. Kismartini.
Dia juga menambahkan, Kebijakan harus dirumuskan lebih awal dan perlu di uji agar mampu menjawab masalah baik faktor lingkungan, ekonomi sosial budaya sehingga tidak menghamburkan uang pada akhirnya kebijakan tidak efektif justru mendapatkan penolakan dari publik, maka perlu analisa dalam kebijakan publik.
Dia juga menambahkan, Kebijakan harus dirumuskan lebih awal dan perlu di uji agar mampu menjawab masalah baik faktor lingkungan, ekonomi sosial budaya sehingga tidak menghamburkan uang pada akhirnya kebijakan tidak efektif justru mendapatkan penolakan dari publik, maka perlu analisa dalam kebijakan publik.
Turut hadir pada acara itu ketua jurusan Magister Administrasi Publik DR. Muhammad dan sejumlah Dosen Pasca Sarjana, civitas akademik, serta seratusan mahasiswa pasca sarjana Universitas Malikusaleh Lhokseumawe pada acara tersebut. Usai acara DR. Kismartini berbagi buku, kemudian dilanjutkan oleh ketua jurusan DR. Muhammad menyerahkan plakat sebagai cendera mata kepada pemateri yang juga dosen tamu mata kuliah analisis kebijakan publik. (My).