RILIS.NET, ACEH TIMUR – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah memperkuat pelaksanaan program nasional tersebut di daerah. Rapat ini berlangsung di Aula Serbaguna Idi Rayeuk, Jumat (7/11/2025).
Dalam rapat yang turut dihadiri dari unsur Forkopimda, SPPG dan pengelola dapur MBG itu, Bupati Al-Farlaky turut mengingatkan, agar para pengelola Dapur BMG di Aceh Timur tetap mengikuti standarisasi, transparansi, serta keselamatan bagi penerima manfaat. “Jangan sampai dalam mengejar untung malah nanti jadi buntung,” harap Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.
Bupati Aceh Timur menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan perhatian nasional, karena termasuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita yang wajib disukseskan di seluruh daerah.
Karena itu, pelaksanaannya di Aceh Timur harus benar-benar memenuhi standar, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak penerima manfaat.
“Ini amanah besar dari Presiden. Kita di daerah harus pastikan pelaksanaannya benar, higienis, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada insiden seperti yang terjadi di daerah lain,” tegas Bupati.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan Forkopimda.
Pertama, Bupati menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dari seluruh pengelola dapur. Selama ini dinilai masih banyak laporan yang belum sesuai dengan kondisi lapangan.
“Karena itu, pendataan penerima manfaat, bahan makanan, serta jumlah produksi harian harus benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Al-Farlaky.
Bupati mengingatkan agar tidak terjadi kelalaian seperti di beberapa daerah lain di mana ratusan anak mengalami keracunan akibat makanan yang tidak memenuhi standar. “Kalau sampai terjadi di Aceh Timur, yang pertama disorot adalah Forkopimda,” ujarnya mengingatkan.
Dalam rapat itu, Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antarunsur Forkopimda. Menurutnya, Forkopimda di daerah selalu menjadi bagian yang dievaluasi oleh pemerintah pusat, sehingga koordinasi yang aktif melalui rapat-rapat seperti ini harus terus dilakukan.
Disisi lain, Bupati mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program seperti sayur, beras, ikan, dan telur diprioritaskan dari hasil produksi lokal.
Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi di tengah masyarakat dan membantu petani maupun pelaku usaha kecil di daerah. “Kalau bisa beli di daerah sendiri, jangan ambil dari luar. Biar ekonomi masyarakat juga berputar,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa seluruh dapur penyedia makanan bergizi harus memiliki sertifikat higienitas dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah, kata Bupati, memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penghentian operasional sementara terhadap dapur yang belum memenuhi syarat tersebut.
Untuk itu, ia memberikan waktu selama satu bulan kepada seluruh pengelola dapur agar segera melengkapi sertifikat dan memastikan kelayakan higienis terpenuhi.
Selain itu, pengelola program diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan MBG secara berkala kepada Satgas Gizi Nasional. Di tingkat kabupaten, ketua Satgas adalah Bupati, sedangkan di tingkat provinsi dijabat oleh Gubernur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional.
Bupati Al-Farlaky menutup rapat dengan pesan agar seluruh pengelola dapur dan tim pelaksana menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Berkarirlah dengan baik, jalankan amanah ini dengan benar. Semoga Aceh Timur menjadi contoh daerah yang sukses melaksanakan program makan bergizi gratis tanpa kendala dan tanpa masalah higienitas,” harapnya.
Hal senada juga turut disampaikan oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, menurutnya sebanyak apapun dapur MBG yang dibangun tidak akan berdampak lebih baik jika kualitas makanan yang disajikan tidak sesuai harapan.
“Saya berpesan kepada para mitra, sebanyak apapun yang rekan-rekan bangun, yang kalian modalin, tolong fokus kualitasnya, jangan asal bangun, dampaknya nanti lunas,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi.
Ia juga berharap agar tidak ada laporan di kabupaten Aceh Timur yang tidak bagus, terkait dengan makanan bergizi gratis ini, dan Kapolres dan jajaran yang berwenang mengaku akan tetap mengawasi terkait dengan MBG ini.
“Mudah-mudahan tidak ada laporan di Aceh Timur yang tidak bagus, kami akan turun kelapangan dan sidak, kasian anak bangsa, program presiden agar anak bangsa cerdas dan bebas stunting,”pungkasnya. (*)
Editor: Mahyud