RILIS.NET, ACEH TIMUR – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Advokasi dan Investigasi Nanggroe Aceh (KANA) Muzakir meminta para Keuchik ataupun Kepala Desa jangan mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat, jika dalam bekerja merasa tidak cukup penghasilan tetap (Siltap), alangkah baiknya para Keuchik diminta mundur.
“Hak masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan jangan diabaikan, karena pada tupoksi Keuchik ada hak hidup orang banyak, yakni masyarakat desa, untuk itu jika merasa berat akibat tidak cukupnya Siltap alangkah baiknya oknum Keuchik boleh memundurkandiri, siapa tau ada masyarakat lainnya yang siap mengisi untuk menggantikan posisi Keuchik itu,” kata Muzakir.
Hal ini disampaikan Ketua LSM KANA Muzakir kepada RILIS.NET pada Sabtu (17/9) menanggapi tentang adanya Keuchik yang mengembalikan stempel, dan statemen bernada pengancaman yang dikeluarkan APDESI Aceh Timur dalam rilisnya yang diberitakan oleh sejumlah media lokal.
Sebelumnya terang Muzakir, Apdesi merilis pernyataan yang dinilai bersifat dapat merugikan masyarakat dan tidak mau lagi melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), seperti penyaluran BLT, dan tidak akan mengajukan pengajuan Dana Desa tahap ketiga.
Nah, pernyataan itulah yang dinilai Muzakir dapat merugikan masyarakat apabila diabaikan, seperti pengajuan DD dan BLT, serta pelayanan posyandu. “BLT itu hak masyarakat miskin, begitu juga dengan pelayanan posyandu. Hak masyarakat miskin tidak boleh diabaikan begitu juga dengan hak para balita sebagai generasi bangsa ini. Makanya jangan karena siltap tidak dinaikan mengorbankan hak masyarakat lainnya. Makanya kalau berat silahkan mundur saja,” pinta Muzakir.
Jika mau mundurpun atau mengembalikan stempel tambah Muzakir ada caranya, seperti membuat rapat di Meunasah didepan masyarakat dan Tuha Perut Gampong (TPG). “Dalam rapat di Gampong silahkan serahkan stempel jika merasa berat, itu baru jentelmen,” tambah Muzakir.
LSM KANA juga meminta kepada pemerintah Aceh Timur agar segera merubah Peraturan Bupati (Perbup) terkait penentuan besaran Siltap bagi Aparatur Gampong di Aceh Timur, menurutnya itu harus dirubah jika kemampuan keuangan daerah tidak memadai dalam membayarkan Siltap perangkat desa.
“Perbup yang mengatur tentang Siltap harus diubah agar pembayaran honor perangkat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dapat mencapai sampai 12 bulan, misalkan diusulkan besaran honor Rp 1,5 juta rupiah perbulan sehingga Siltap bisa dibayarkan sampai 12 bulan,” sarannya. (rn/red)
Editor: Mahyuddin