RILIS.NET, ACEH TAMIANG – Ketua dan dua anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (05/6/2024) lalu.
Dilansir dari halaman website DKPP terlihat laporannya berstatus memenuhi Syarat (MS). Adapun pengadu yakni caleg DPRK salah satu partai lokal Dapil Aceh Tamiang IV yang meliputi kecamatan Kejuruan Muda, Tenggulun dan Tamiang Hulu, Muhammad Usman.
Sedangkan teradu adalah Rita Afrianti (Ketua KIP/KPU Aceh Tamiang), Kamardi Arif (Anggota KPU/KIP Aceh Tamiang) dan Mauliza Wira Kesuma (anggota KPU/KIP Aceh Tamiang), dengan nomor pengaduan 222-P/L-DKPP/VIII/2024.
Hal ini dibenarkan oleh Kuasa Hukum pengadu, Sarwo Edi, SH. “Ya benar laporan kami selaku kuasa hukum dari Muhammad Usman telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) secara administrasi.
Selanjutnya, tinggal menunggu jadwal panggilan sidang dari DKPP. Untuk itu kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Aceh Tamiang agar laporan pengadu terungkap di persidangan,” ujar Sarwo Edi kepada Wartawan, Minggu (25/8/2024).
Diberitakan sebelumnya, ketua KIP Aceh Tamiang, RA dan dua anggotanya yakni KA dan MWK dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.
Komisioner KIP Aceh Tamiang itu dilaporkan oleh salah seorang Caleg DPRK Aceh Tamiang Dapil Aceh Tamiang IV dari Partai Lokal pada Pemilu 2024, berinisial MU.
Ketua KIP Aceh Tamiang, RA sebagai terlapor satu, komisioner KIP Aceh Tamiang, KA sebagai terlapor kedua dan komisioner KIP Aceh Tamiang, MWK sebagai terlapor ketiga. Sedangkan Caleg MU sebagai pelapor.
Berdasarkan tanda terima dokumen pengaduan Nomor: 317/04-5/SET-02/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024 atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 dan surat pengaduan tersebut diterima oleh Staf DKPP, Sandika Putra Revido.
Caleg DPRK Aceh Tamiang Dapil Aceh Tamiang IV, MU melalui kuasa hukumnya Sarwo Edi, menyebutkan pokok pengaduannya yakni pada tanggal 22 Febuari 2024 pelapor ditelepon oleh seorang caleg DPRK terpilih oleh MJ untuk berangkat ke Kota Kualasimpang dan sampai di Kualasimpang pelapor dipertemukan oleh saudara HP.
Kemudian, setelah bertemu HP pada pukul 20.00 WIB, pelapor menuju rumah terlapor satu yang beralamat di Gang Becek Dusun Sedar, Kampung Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang.
“Dari pertemuan di rumah terlapor satu, agar suara pelapor bertambah saya diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp 200 juta untuk di bagikan ke anggota di lapangan (PPK-red),” ujar Sarwo Edi.
Selanjutnya, keesokan harinya, pelapor menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta kepada saudara HP dan JPL di Pondok Santai Cafe Kampung Sei Liput, Kecamatan Kejuruan Muda dan saudara HP bertanggung jawab atas uang Rp 200 juta tersebut.
Bahkan, saudara HP menandatangani pernyataan titipan uang di atas kwitansi bermaterai serta disaksikan saudara I (supir pelapor) dan diketahui oleh MJ dan HHS.
“Keesokan harinya pada 24 Febuari 2024, pelapor bertemu dengan saudara JPL dan HP di SKB Karang Baru dan saudara JPL mengatakan bahwa uang tersebut sudah dibagikan ke oknum PPK dan terlapor satu,” jelas Sarwo.
Sarwo menjelaskan, pada 25 Febuari 2024 pukul 03.00 WIB dini hari, pelapor ditelepon oleh saudara RM untuk pergi ke rumah K dan sampai di rumah K, pelapor melihat terlapor kedua dan terlapor ketiga. Dan pelapor diminta oleh saudara RAM untuk menyiapkan uang sebesar Rp 300 juta untuk pembayaran pemenangan suara.
Dalam pertemuan tersebut, kata Sarwo, terlapor kedua mengatakan, bahwa mereka sudah membantu menaikkan perolehan suara pelapor dan dinyatakan pelapor sudah menang. Uang tersebut itu menurut terlapor bukan untuk mereka saja, tetapi akan dibagi lagi.
Selanjutnya, pelapor mengatakan tidak sanggup menyediakan uang sebanyak itu. Lalu, saudara RAM menyampaikan kalau tidak ada Rp300 juta, 200 juta juga boleh dan uang itu harus diserahkan pagi ini.
“Saya pulang dulu ya, karena sudah pagi. Biar saya kompromi dulu dengan keluarga dan teman. Dan uang yang diminta tersebut tidak sanggup dipenuhi oleh pelapor,” ujar Sarwo menirukan ucapan yang disampaikan pelapor.
Kemudian, setelah kejadian pagi itu, pada sorenya langsung melaporkan kepada terlapor satu di ruang kerjanya di kantor KIP Aceh Tamiang. Dalam pertemuan itu, terlapor satu mengatakan” tenang pak, saya ketuanya dan saya yang mengatur itu. Dua orang itu (terlapor kedua dan terlapor ketiga) itu anak buah saya. Jadi, bapak jangan takut,” terang Sarwo lagi.
“Pelapor mendapat informasi dari saudara J, bahwa terlapor kedua dan terlapor ketiga mendatangi PPK dan Panwaslu Kecamatan Tenggulun untuk segera menggelar rapat guna merubah peroleh suara pelapor yang telah unggul dari caleg nomor 2 dan terbukti suara pelapor kalah dari caleg nomor urut 2,” ujar Sarwo.
Lanjut Sarwo, setelah kejadian tersebut dan sebelum rekapitulasi tingkat Kabupaten, pelapor kembali menjumpai terlapor satu dan mengatakan bahwa hasil perolehan suara pelapor menjadi kalah. Kemudian, terlapor satu mengatakan” tenang pak, rekapitulasi akhir di kabupaten, nanti kita stel (rubah). Tetap bapak bisa menang. Pengumuman akhirnya di kabupaten.
Namun, pada waktu rekapitulasi kabupaten diumumkan pada, 4 Maret 2024 di ruang utama DPRK Aceh Tamiang, peroleh suara pelapor tidak bertambah seperti apa yang dijanjikan terlapor pertama.
Lalu, pelapor mendatangi saudara HP, JPL dan MJ untuk meminta pertanggungjawaban atas uang Rp 200 juta tersebut dan ketiga orang tersebut menunggu kepulangan terlapor satu dari Banda Aceh. Sampai saat ini uang pelapor belum dikembalikan,” tandas Sarwo. (*)