RILIS.NET, BANDA ACEH – Bank Aceh Syariah (BAS) dinilai selama ini hanya mampu menjerat para kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kredit konsumtifnya, sementara program pembiayaan modal usaha untuk masyarakat masih sangat minim.
Oleh sebab itu, maka dianggap tak heran apa bila Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatera berulang kali, dan menjadi momok yang membuat Aceh seakan menjadi daerah miskin di lumbung padi.
Hal ini pula menjadi persoalan yang harus dituntaskan oleh Pj Gubernur Aceh dengan segenap kebijaksanaan yang diharapkan mampu menghadirkan terobosan berani.
Salah satu persoalan yang mesti di benahi sehingga menjadi lokomotif pemerintah Aceh dalam membangun ekonomi rakyatnya adalah persoalan Bank Aceh Syariah (BAS). Hal itu ditegaskan oleh Kabid Advokasi Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia(KAMI) Aceh, Akmilul Fazlan kepada RILIS.NET, Kamis (6/10).
“Hingga saat ini, kita melihat BAS dengan kucuran dana yang begitu besar ratusan milyar hingga triliunan rupiah dari pemerintah masih belum mampu melakukan terobosan signifikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi Aceh. Bank Plat merah itu terkesan masih terpaku pada sektor konsumtif yang hanya bisa menjerat kalangan ASN dengan kreditnya, sementara sangat minim membantu pembiayaan usaha masyarakat kecil menengah,” sebut Akmilul Fazlan.
Menurut Akmilul, salah satu penyebabnya adalah lemahnya kinerja komisaris untuk mengawasi manajemen, dikarenakan komisaris yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya bukan berdasarkan kapasitas dan profesionalitasnya.
Menurut KAMI, jika peranan BAS tidak mampu dioptimalkan maka kinerja Pj Gubernur dengan semangat juangnya untuk membebaskan Aceh dari belenggu kemiskinan akan lebih sulit dilakukan.
Untuk itu, diperlukan keberanian Pj Gubernur untuk merombak terlebih dahulu sistem yang telah berjalan dengan fungsi pengawasan yang telah lama sembraut.
“Kinerja komisaris BAS yang dinilai tak mampu mengawasi bank dan mendorong hadirnya terobosan-terobosan menjadi salah satu persoalan mendasar, dimana BAS selama ini terlihat lebih memilih ternak uang di Bank-bank lain ketimbang menyalurkan kepada UMKM dalam bentuk pembiayaan mikro, kecil dan menengah. Hal ini semestinya sudah menjadi rumusan kebijakan yang didorong dan diawasi ketat oleh para dewan komisaris, namun karena dewan komisaris di perbankan kebanggaan masyarakat Aceh tersebut bekerja hanya berdasarkan perintah sang majikan, sehingga aspek terobosan yang profesional tak kunjung dilakukan,” ujarnya.
Selama ini, lanjut Fazlan, masyarakat bertanya-tanya apa peran dan fungsi komisari BAS, apakah hanya menerima gaji dan fasilitas saja. Pasalnya tak ada kebijakan dan peran berarti yang ditunjukkan.
“Disini Pj Gubernur kita harapkan dapat lebih bijak dan teliti. Ganti komisaris yang mumpuni memiliki kapasitas dan track record baik, benar-benar harus dari kalangan profesional serta memiliki komitmen tinggi untuk memajukan bank milik masyarakat Aceh ini. Karena sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya, jika tidak maka akan menghadirkan petaka dan akan kurang dirasakan manfaatnya,” paparnya.
Apabila tidak ada penggantian dikhawatirkan kinerja bas jalan ditempat, tentunya akan terus menerus menjadi perbankan yang tidak diperuntukkan untuk masyarakatnya. Bahkan masyarakat inginkan BAS menjadi bank devisa yang bisa melayani transaksi ATM internasional agar para pihak wisatawan asing mudah datang ke Aceh, tapi sepertinya itu akan sulit terwujud jika sistemnya tidak dibenahi terlebih dahulu.
“Mirisnya, komisarisnya dengan gaji lumayan besar namun tidak dapat menjalankan tupoksi kinerjanya secara profesional, sehingga berdampak kepada terobosan kebijakan di BAS itu sendiri, jika yang tidak kompeten dipertahankan dan tidak diganti sungguh untuk mewujudkan BAS sebagai perbankan yang merakyat namun go internasional tak lebih dari sebuah mimpi, dan untuk lebih lanjut akan lebih sulit untuk bangkit dalam mendongkrak ekonomi rakyat Aceh dsri keterpurukan,” sebutnya.
Dia menegaskan, untuk menunjang dan memaksimalkan kinerja pemerintah Aceh dalam pengentasan kemiskinan di bumi serambi mekkah ini, langkah dan kebijakan berani Pj Gubernur sangat diperlukan. Sehingga nantinya BAS yang merupakan salah satu ujung tombak pemerintah perannya dalam meningkatkan perekonomian Aceh dengan segenap strategi dapat dilakukan.
“Kami yakin Pj Gubernur dengan segenap kebijaksanaannya akan melakukan langkah berani demi kebaikan Aceh. Salah satu hal yang mesti segera dilakukan yakni bagaimana mereformasi sistem yang ada di BAS mulai dengan mengganti seluruh jajaran komisaris yang merupakan perpanjangan pemerintah Aceh untuk mengawasi kebijakan dan kinerja Bank kebanggaan rakyat Aceh itu,” tegasnya.
Jika pembenahan itu segera dilakukan, pihaknya yakin Pj Gubernur akan lebih mudah menjalankan cita-citanya untuk membangun ekonomi Aceh. “Jadi, uang triliunan yang ada di BAS tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kecil dengan berbagai produk pembiayaan dan juga menghadirkan fasilitas-fasilitas yang lebjh memudahkan masyarakat nantinya,” tutupnya. (rn/red)
Editor: Mahyuddin