RILIS.NET, ACEH TIMUR – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Kelompok Kerja Perumahan Pemukiman Air Minum dan Sanitasi (POKJA PPAS) melaksanakan Kick off Meeting Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2022.
Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Aceh Timur H Hasballah Bin HM Thaib SH, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Aiyub SKM MSi, Selasa (24/5/2022), di aula Bappeda Aceh Timur.
Pada kegiatan Kick off Meeting Kelompok Kerja Perumahan Pemukiman Air Minum dan Sanitasi Kabupaten (SSK) ini Bupati Aceh Timur dalam pidato yang disampaikan oleh Aiyub turut membahas tentang pentingnya air minum dan sanitasi yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat untuk dipenuhi, demi meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
Aiyub juga mengatakan, bahwa program PPSP merupakan program nasional pembangunan sanitasi di Indonesia, yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan stategi sanitasi Kabupaten/Kota (SKK).
“Program PPSP tahun 2020-2024 fokus pada melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan bidang sanitasi. Strateginya adalah mendorong Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan strategi sanitasi kabupaten/kota,” sebut Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Aiyub SKM MSi.
Aiyub juga menambahkan, program PPSP 2020-2024 diharapkan dapat terus mengembangkan keberhasilan program PPSP 2015-2019, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan lebih besar lagi, bagi pembangunan sanitasi nasional sesuai dengan target capaian sanitasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Kegiatan Kick off Meeting hari ini sebagai tindak lanjut pertemuan Kick off Meeting air minum penyehatan lingkungan dan sanitasi tahun 2022 yang berlangsung di Banda Aceh pada Maret 2022 lalu, oleh Pokja AMPLS Aceh bekerjasama dengan balai prasarana permukiman wilayah Aceh,” pungkas Aiyub.
Pada kegiatan ini turut hadir perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh, perwakilan Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi (AMPLS) Aceh, Kepala Bappeda Aceh Timur, dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. (rn/red)
