BANDA ACEH – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali melayangkan surat kedua kepada Yayasan Baiturrahman, agar adanya transparansi dalam pengelolaan dana ummat, ini dilakukan setelah surat permintaan data dan laporan yang dikirim sebelumnya tidak mendapat respons.
Humas SAPA, Agusliza, menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaganya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan mendorong transparansi pengelolaan dana umat.
“Kami sangat menyayangkan tidak adanya tanggapan dari pihak yayasan terhadap surat resmi yang telah kami kirimkan. Padahal permintaan informasi tersebut bersifat konstruktif dan memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Agus, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, sejak 29 Oktober 2025 SAPA telah meminta data terkait laporan kegiatan, laporan keuangan, aset yayasan, struktur kepengurusan, serta dokumen legalitas. Namun hingga kini belum ada jawaban resmi.
“Karena tidak ada respons, kami mengirimkan surat kedua sebagai pengingat. Ini bukan tekanan, tetapi mekanisme normal untuk mendorong keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Agus menjelaskan bahwa yayasan tersebut diduga mengelola dana umat yang bersumber dari wakaf, sumbangan, infak, dan donasi masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh SAPA, nilai aset yang dikelola diperkirakan mencapai angka besar.
“Kami menduga aset yang dikelola Yayasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh ini bisa mencapai sekitar Rp100 miliar. Maka sangat wajar jika publik ingin mengetahui secara jelas di mana saja aset tersebut dan bagaimana pengelolaannya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dana umat harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. “Jika memang tidak ada penyelewengan, maka tidak perlu takut untuk terbuka. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” kata Agus.
Dalam surat kedua tersebut, SAPA memberikan batas waktu tujuh hari kerja kepada yayasan untuk menyampaikan data yang diminta. Jika tetap tidak ada tanggapan, SAPA akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum.
“Kami berharap pihak yayasan bersikap kooperatif dan profesional. Keterbukaan adalah kewajiban moral bagi lembaga yang mengelola dana umat,” tutupnya. (*)