 |
| Ketua LSM KANA Muzakkir (Rilis.Net) |
RILIS
.NET, Aceh Timur – Ketua LSM Komunitas Investigasi dan Advokasi Nanggroe Aceh (KANA) Muzakkir mengkritik kinerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Propinsi Aceh yang dinilainnya telah gagal menjalankan tugasnya dalam melakukan pengembangan terhadap peserta MTQ.
Muzakkir bahkan menuding bahwa lembaga itu tidak berfungsi dalam meningkatkan kemajuan, pembinaan dan pengembangan untuk para peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Provinsi Aceh. Hal ini menurutnya, terbukti dengan hasil perolehan nilai dalam ajang perlombaan MTQ tingkat Nasional ke XXVIII yang sedang berlangsung di Padang, Sumatera Barat, 12-21 November 2020.
“Ini jelas sangat memalukan pesertaTQ kita, Aceh berada diposisi yang sangat jauh tertinggal, itu sebabnya kita menilia bahwa LPTQ telah gagal total dalam melakukan tugasnya,” kritik Muzakkir, Jumat (20/11/2020).
Menurut Muzakkir, kinerja tim pengembangan itu dan semua pihak yang terlibat harus memberikan penjelasan dan bertanggungjawab kepada masyarakat, dan tidak asal-asal melakukan pembinaan, karena ada anggaran yang diperuntukkan untuk lembaga itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengembangan para peserta MTQ dari Provinsi Aceh.
“Anggarannya tentu tidak sedikit kepada lembaga itu dalam menjalankan tugasnya sebagai tim ataupun lembaga khusus yang melakukan pengembangan kepada para peserta, kalau prestasinya anjlok dan berada diurutan bawah posisi Aceh ini, maka itu sangat memalukan Aceh secara umum yang dikenal Serambi Mekkah,” sebut Muzakkir.
KANA menilai dengan pembinaan yang salah tentu akan menghasilkan yang tidak berkualitas. LPTQ memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai upaya mendorong dan meningkatkan semangat umat Islam untuk senantiasa membaca Al-qur’an, mendalami dan menghayati setiap isi kandungannya.
“Lembaga ini juga diharapkan dapat melakukan fungsinya dengan maksimal dalam melakukan pengembangan kepada para peserta yang akan mengikuti perlombaan, sehingga tidak memalukan Aceh dalam ajang tingkat Nasional, kalau mereka tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka tidak salah kalau kita sarankan agar dibubarkan lembaga itu, kita tentu kedepan berharap agar pengalaman pahit ini tidak lagi terulang, karena ini jelas-jelas sangat memalukan Provinsi Aceh,” pungkas Muzakkir. (Red)