DENPASAR – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan The Indonesia Leadership Matrix Awards (ILMA) 2026 dalam kategori The Best Leader in Fiscal Innovation, Regional Resilience, and Islamic Governance Enforcement atau Pemimpin Terbaik dalam Inovasi Fiskal, Ketahanan Wilayah, dan Penegakan Tata Kelola Berbasis Syariat.
Penghargaan yang diselenggarakan Seven Media Asia tersebut berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai responsif sepanjang 2026.
Dalam penghargaan itu Bupati Aceh Timur disebut sebagai salah satu penerima penghargaan atas sejumlah aspek kepemimpinan, mulai dari inovasi transformasi fiskal daerah, penanganan krisis bencana, hingga penerapan tata kelola pemerintahan berbasis syariat Islam.
Dalam penilaian penyelenggara, inovasi fiskal menjadi salah satu perhatian, terutama dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di tengah tekanan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, respons terhadap bencana, khususnya di kawasan terdampak dan wilayah yang sulit dijangkau, turut menjadi bagian dari penilaian.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sekadar pencapaian pribadi.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi daerah masih cukup besar, mulai dari keterbatasan fiskal hingga pemulihan pascabencana. Karena itu, pemerintah harus mampu mencari terobosan, mengelola anggaran secara cermat, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Al-Farlaky.
Bupati menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Di saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sumber pendapatan, meningkatkan efisiensi belanja, dan menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran,” Cetus Al Farlaky.
Terkait penanganan bencana, sambung Al-Farlaky pemulihan kehidupan masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Penanganan korban tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan tempat tinggal, infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta pelayanan dasar masyarakat.
“Bagi kami, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Pemerintah harus hadir, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan. Penanganan bencana membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan komitmen agar proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain inovasi fiskal dan ketahanan wilayah, penghargaan tersebut juga mencakup aspek penegakan tata kelola berbasis syariat Islam.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya menjalankan kebijakan daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, ketertiban umum, serta nilai-nilai syariat Islam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Al-Farlaky berharap penghargaan tersebut dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan disiplin, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan pelayanan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
“Penghargaan ini bukan akhir dari pekerjaan kita. Justru menjadi pengingat bahwa masih banyak yang harus dibenahi. Kami ingin setiap perangkat daerah bekerja dengan serius, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik,” demikian tutup Politisi muda dari pantai timur Aceh ini. (*)