rilisNET, Jakarta – Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas.
Dia mengatakan, lahan yang digunakan untuk ibu kota pada tahap awal sebesar 40 ribu ha sementara 110 ribu ha akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang. Sisanya 30 ribu rencananya akan dijual.
Namun, Presiden menyebut, penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti. Dia yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota.
“Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, karena harganya (jadi) mahal. Misalnya saya jual Rp2 juta per meter, maka pemerintah akan mendapat Rp600 triliun. Apalagi kalau dijual Rp3 juta per meter. Kita sudah mendapat Rp900 triliun,” katanya di Istana Negara, Selasa (4/9/2019).
Mantan wali kota Solo itu mengatakan, pemerintah tengah mengkaji harga pasti lahan tersebut. Selain itu, badan otoritas khusus juga akan dibentuk yang bertugas mengatur mekanisme penjualan tanah. Nantinya, syarat akan diperketat untuk pembeli tanah untuk mencegah spekulan.
“Misal, dua tahun maksimal tanah yang dibeli sudah dibangun. Jika tidak nanti sertifikat tanah akan diambil,” ucapnya.
Presiden yakin penjualan lahan negara ini bakal laku keras. Dia mengaku telah menyampaikan ide ini kepada pengusaha, termasuk BUMN.
“Saya yakin tiga hari habis, siapa yang tidak mau? Aturan baru sedang disiapkan. Pasti ada pembatasan-pembatasan. Saya sudah menawarkan ide ini kepada BUMN, REI (Real Estate Indonesia) dan mereka berminat. Malah REI minta kloter pertama,” ujarnya.
Suber: iNews.id