RILIS.NET, ACEH TIMUR – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPK Peureulak menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) di kecamatan Peureulak pada Kamis (16/6). Dalam FGD ini para pengurus APDESI turut membahas usulan penambahan Siltap.
Dalam FGD tersebut selain hadir 38 Keuchik dalam kecamatan Peureulak juga dihadiri pengurus APDESI Kabupaten Aceh Timur. FGD yang bertemakan “Peluang Pemenuhan SILTAP Perangkat Desa Selama Satu Tahun Dimasa PJ Bupati Aceh Timur Mendatang”.
“Di FGD ini membahas secara rinci dan detai bersama Ketua APDESI Aceh Timur Syamsuar dan Pengurus APDESI lainya dengan memanfaatkan peluang yang ada, walaupun sekecil apapun,” sebut Sekjen APDESI yang juga Ketua Forum Keuchik Peureulak dalam rilis yang turut diterima media ini, Kamis (16/6) malam.
Menurut Rizalihadi, FGD ini tindak lanjut dari diskusi internal Keuchik Peureulak beberapa waktu lalu dan ditindak lanjuti dalam FGD dengan melibatkan Pengurus APDESI Kabupaten.
Rizalihadi menambahkan, ada beberapa hal yang mendorong APDESI untuk membuka kembali advokasi SILTAP perangkat harus dibayar penuh selama satu tahun, bukan hanya dibayar selam 8 bulan saja.
“Hari ini ada ribuan perangkat desa yang tidak bisa menerima haknya setahun penuh, sedangkan beban kerja selama setahun,” pungkasnya.
Lebih rinci, Sekjen APDESI Aceh Timur ini mengatakan, setidaknya ada empat faktor mengapa APDESI fokus memperjuangkan SILTAP ini.
Pertama, beban kerja Pemerintah Desa sangat berat melampaui Kerja normal pemerintah pada umumnya.
Kedua, kebijakan pemerintah sebelumya melarang setiap perangkat untuk rangkap jabatan.
Ketiga, banyak perangkat desa yang hanya menggantungkan kebutuhan sehari hari hanya pada gaji perangkat. Dan keempat dengan tidak terpenuhi gaji selama setu tahun kami takut banya keuchik akan dekat dengan jeratan hukum tindak pidana korupsi, sebutnya.
“Berdasarkan beberapa alasan tersebut, kami berharap Pemda Aceh Timur menyusun kebijakan baru yang mampu mengakomodir kepentingan perangkat. Jika daerah tidak mampu membayar SILTAP selama satu tahun penuh maka buatlah kebijakan tunda bayar dan ini sudah cukup bagi kami,” tandas Rizalihadi.
“Oleh karena itu APDESI Aceh Timur akan terus melakukan upaya upaya untuk memperjuangkan nasib ribuan perangkat desa dalam Aceh Timur, walaupun ketika PJ Bupati mendatang tiba,” tambah Rizalihadi diakhir pernyataanya itu. (rn/red)
Editor: Mahyuddin
