JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Dipo berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada esok hari, Senin (29/8).
“Iya, kita besok berencana aksi di DPR, jadwalnya jam segitu [jam 10.00 WIB],” kata Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (28/8).
Di sisi lain, PB HMI telah menginstruksikan jajaran Badko, pengurus cabang dan komisariat untuk menggelar aksi demonstrasi serentak di seluruh Indonesia untuk menolak kenaikan harga BBM.
Instruksi itu telah diputuskan oleh PB HMI melalui rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Jum’at 27 Agustus 2022 lalu.
“Untuk itu diinstruksikan untuk aksi serentak yang dilakukan secara damai dan tidak anarkis. Pada Senin, 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB s/d Selesai,” tulis surat Instruksi PB HMI yang ditandatangani oleh Ketum PB HMI Raihan Ariatama dan Sekjen Ichya Alimudin.
PB HMI menyatakan sikapnya untuk menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan BBM nantinya akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Kelompok ini belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Tak hanya itu, PB HMI juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. PB HMI juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan.
“Dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir,” bunyi keterangan PB HMI.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak mencabut anggaran subsidi dan kompensasi BBM, namun melakukan penyesuaian harga jual sebagai konsekuensinya.
Kebijakan itu diambil lantaran harga jual BBM subsidi dan non subsidi saat ini diklaim sudah jauh dari harga keekonomian.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat kemarin menyatakan hampir 90 persen solar subsidi dinikmati industri. Sementara 86 persen pertalite dinikmati kalangan mampu, 14 persen dinikmati industri.
