RILIS.NET, ACEH TIMUR – Aliansi Masyarakat Cinta Aceh Timur (AMCAT) mendesak Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), untuk memperketat pengawasan implementasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) oleh PT Medco E&P Malaka selaku Kontraktor KKS BLOK A di Kabupaten Aceh Timur.
BPMA memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan memastikan kepatuhan Kontraktor KKS terhadap regulasi PPM, karena anggaran PPM bersumber dari biaya operasional produksi migas BLOK A, yang pada akhirnya nanti ditanggung oleh pemerintah (cost recovery).
“Izin legal saja tidak cukup, proyek migas jangka panjang membutuhkan penerimaan warga lokal yang dibangun melalui komunikasi dini, transparansi, dan program berbagi manfaat yang terukur,” kata Muhammad Nuraqi, yang juga penggagas AMCAT kepada RILIS.NET, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, desakan dari Aliansi ini didasari oleh implementasi program PPM PT Medco E&P Malaka selama kurun waktu 7 tahun terakhir masih kurang efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak transparan, sehingga belum memberikan manfaat berkelanjutan dan terukur bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi BLOK A Aceh Timur.
“Pengawasan yang lebih ketat dari BPMA diharapkan dapat memastikan alokasi dana dan program PPM berjalan sesuai RIPPM sehingga kemanfaatan milyaran rupiah dana tersebut pertahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meminimalisir kecemburuan sosial,sehingga hubungan baik antara perusahaan dan warga lokal dapat terjaga,karena izin sosial menentukan kelancaran operasi (sosial license to operate),” ungkap Nuraki.
Nuraki menambahkan, setiap Perusahaan pertambangan yang menjalankan produksinya di Aceh, berkewajiban menganggarkan dana pengembangan masyarakat lingkar tambang, dari total produksi migas pertahunnya sesuai pasal 159 UU Pemerintah Aceh (UUPA),PP no 96/2021, dan aturan turunan lainnya.
PT Medco E&P Malaka salah satunya sesuai Pernyataan pengakuan yang ditandatanganinya dengan Pemerintah Aceh saat perpanjangan Kontrak KKS BLOK A tahun 2011.
“Isi pernyataan tersebut mengatur kesediaan PT Medco E&P Malaka, untuk menganggarkan minimal 1 persen, untuk Program Pengembangan Masyarakat di sekitar ring 1, ring 2, dan ring 3, di luar kewajiban lainnya dalam Kontrak Kerja Sama (KKS),” sebutnya. (*)
Editor: Mahyud