RILIS.NET, ACEH TIMUR – Ratusan nelayan di Desa Kuala Leuge, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur terancam kelaparan karena tak dapat melaut akibat pihak pengelola SPBU Kemuning tak melayani pembeli solar dengan jerigen kepada nelayan.
Menurut keterangan nelayan, yang juga pengusaha boat, pihak SPBU setempat tidak menjual BBM jenis solar kepada para nelayan, dengan berbagai alasan, seperti menggunakan jerigen.
“Masyarakat nelayan tidak bisa melaut akibat dari pihak SPBU tidak memberikan pembelian solar, mereka beralasan takut karena akan ada pihak dari media atau LSM yang melihat dan merasa diteror. Padahal yang membeli solar mengantongi izin dan ada surat dari dinas perikanan untuk kebutuhan melaut,” kata Darkasyi warga Kuala Leuge, yang juga sebagai nelayan kepada RILIS.NET, Rabu (17/5/2023).
Akibat dari larangan itu tambahnya, boat para nelayan tak bisa melaut karena tidak memperoleh BBM dari SPBU setelah, “dan kondisi ini telah berlangsung selama beberapa hari,” tambahnya.
Menurut Darkasyi, sejumlah perwakilan juga telah mengadukan persoalan ini kepada Ketua DPRK Aceh Timur, serta Dinas Perikanan dan Panglima Laot Kabupaten, agar persoalan itu dapat segera diatasi.
“Masalahnya ini dari SPBU tidak mengakui surat yang dikeluarkan oleh dinas dan mengatakan ada yang meneror dari pihak LSM, dan mereka takut. Jadi kenapa mesti takut karena nelayan yang membeli untuk kebutuhan melaut, jadi kalau ada pihak yang meneror kan bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, jangan masyarakat nelayan yang dipersulit,” pungkasnya.
Panglima Laot Kuala Leuge Peureulak Abdul Muthalib yang dikonfirmasi RILIS.NET pada Rabu (17/5), juga membenarkan hal itu, menurutnya para nelayan sudah terancam dan tidak melaut akibat tidak memperoleh solar dari pihak SPBU yang ada di Desa Keumuneng itu.
“Untuk itu kita minta kepada pihak Forkopimda, dan segera mengatasi hal ini, jangan sampai masyarakat nanti murka dan bisa berbuat hal-hal yang tidak dapat kita inginkan, dan kalau kondisi ini dibiarkan para nelayan terancam kelaparan karena tidak bisa melaut akibat tidak diberikan pembelian BMM jenis solar,” harap Panglima Laot Abdul Muthalib.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Timur Fattah Fikri yang mendapatkan laporan dari masyarakat Kuala Leuge pada Selasa malam mengaku akan segera merespon terkait dengan keluhan para nelayan.
Pihaknya juga mengaku akan menggelar rapat dengan unsur Forkopimda Aceh Timur agar segera mendapatkan solusi.
“Kita telah mendengar semua keluhan dari perwakilan nelayan, dan besok akan menggelar rapat dengan unsur Forkopimda, pihak SPBU, wartawan dan juga dari unsur nelayan, agar segera ada solusi demi masyarakat nelayan kita,” terang Fattah Fikri.
Terkait dengan keterangan nelayan, RILIS.NET belum mendapatkan konfirmasi ataupun keterangan resmi dari pihak SPBU Keumuneng, yang ada di Kecamatan Peureulak, terkait dengan larangan pembelian BMM jenis solar kepada para nelayan.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Aceh Transparansi (ForMAT) Mahyuddin Kubar meminta agar persoalan yang dialami oleh nelayan di Kuala Leuge ini segera dapat ditanggapi dengan serius oleh pihak pemerintah daerah, maupun unsur Forkopimda terkait.
Karena menurut mantan Keuchik di Kuala Leuge ini, para nelayan bisa terancam kelaparan akibat tidak bisa melaut.
“Ini persoalannya sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak, mereka para nelayan punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, para nelayan juga punya anak istri yang wajib dinafkahi, bagaimana nasib mereka jika tidak dapat melaut untuk mencari rezeki,” sebut Mahyuddin Kubar.
Menurutnya, tidak ada alasan jika pihak SPBU tidak mengizinkan pembelian solar untuk nelayan, jika ada yang melakukan kontrol sosial seperti katanya wartawan maupun LSM pihak SPBU seharusnya tidak perlu takut jika tidak bersalah.
“Apalagi yang membeli BBM ini kan nelayan yang membawa surat dari dinas perikan dan kelautan, meraka jelas ada izinnya, dan tentu hal itu juga di ketahui oleh pihak Polres setempat, dan jika ada pihak yang melakukan ‘teror’ silahkan dilaporkan kepada pihak berwajib, bukan justeru nelayan yang dipersulit,” tandasnya.
Kepada pihak terkait dan unsur Forkopimda Mahyuddin juga berharap agar persoalan ini segera dicari solusi, agar para nelayan bisa segera pergi melaut untuk mencari rezeki seperti biasanya.
“Jika tidak bisa mempersembahkan kesejahteraan untuk kaum nelayan saya harap jangan ada pihak yang mempersulit, mereka memang tak menuntut untuk disejahterakan oleh penguasa, namun akses dan cara mereka mencari rezeki sendiri kalau bisa jangan dipersulit,” harap Mahyuddin. (rn/red)
Editor: Redha