JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhlullah (Dek Fadh) di Istana Negara Jakarta, Senin 9 Desember 2024).
Mualem dan Dek Fadh didampingi Bendahara DPD Gerindra Aceh, T. Irsyadi. Presiden Prabowo memberi ucapan selamat kepada Mualem-Dek Fadh yang telah ditetapkan KIP Aceh sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2025-2030.
Presiden berharap keduanya dapat membangun Aceh yang lebih baik. Presiden mengatakan, langkah pembangunan Aceh yang paling utama adalah mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Menurut Presiden, bagi Mualem-Dek Fadh adalah momentum untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Selain itu Presiden Prabowo juga berpesan kepada Mualem-Dek Fadh agar terus merawat perdamaian di Aceh.
“Presiden Prabowo juga mengatakan, pemerintah pusat sangat memperhatikan rakyat Aceh. Saya dan Dek Fadh nanti akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk membangun Aceh,” kata Mualem.
Presiden Prabowo menitip salam kepada rakyat Aceh.” Mendapat perhatian Presiden Prabowo, Mualem mengatakan menjadi kebanggaan tersendiri.
“Langkah utama dalam membangun Aceh, nanti semua program pembangunan akan disinkronkan dengan program Presiden Prabowo,” kata Mualem.
Mualem menjelaskan bahwa visi dan misinya dalam membangun Aceh juga searah dengan program pembangunan Presiden Prabowo.
“Kita merujuk pada program nasional, sehingga semua program pembangunan Aceh akan mudah terwujudkan sebab sinkron dengan pembangunan Aceh,” katanya.
Kepada Presiden Prabowo, Mualem menyatakan komitmennya untuk membangun Aceh. Mualem juga menyatakan siap bekerja keras untuk mengurangi angka penganguran dan menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan IPM (indeks pembangunan manusia).
“Intinya mewujudkan Aceh Islami, maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Mualem.
Pertemuan dengan Presiden Prabowo ini adalah rangkaian kunjungan Mualem-Dek Fadh dengan tokoh-tokoh nasional di Aceh.
Sebelumnya, Mualem juga telah berjumpa dengan mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH., dan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Prof Yusril Ihza Mahendra. (*)