RILIS.NET, Aceh Timur – Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur Azhari menyarankan Pemerintah Aceh dan DPRA agar dapat mempercepat pengesahan Qanun tentang pertambangan rakyat yang kabarnya sedang dibahas oleh DPR Aceh.
Pemerintah juga diminta terus berupaya mencari cara untuk mengakomodir keberadaan sumur-sumur minyak yang dikelola oleh masayarakat di Ranto Peuruelak, agar bisa memberikan kesejahteraan secara merata.
“Kita meminta agar pemerintah berupaya mencari solusi, terkait dengan keberadaan sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat di Ranto Peureulak, sehingga adanya payung hukum (Qanun), serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, daerah maupun negara,” saran Azhari dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (17/3/2022).
Qanun ini juga diharapkan menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri polemik pengelolaan sumur minyak rakyat di Aceh, yang menjadi tumpuan ekonomi masyarkat selama ini seperti di Ranto Peureulak, Aceh Timur.
“Penghentian kegiatan tambang minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur ini bukan solusi bijak, mengingat kegiatan ini juga sudah sangat lama berlangsung, pastinya banyak sekali masyarakat yang tergantung ekonomi di sumur-sumur tua tersebut,” tandas Azhari.
Azhari juga merasa khawatir, jika aktivitas masyarakat ini dihentikan akan berakibat pada hilangnya pekerjaan pada ribuan masyarakat yang selama ini bekerja di sumur minyak yang menjadi tempat warga bertahan hidup, apalagi saat ini sedang melanda bencana Pandemi Covid-19.
Politisi dari Fraksi Partai Aceh (PA) ini juga menyebutkan, Bencana Covid-19 telah mengakibatkan terhimpitnya perekonomian masyarakat, tak terkecuali di Aceh Timur.
“Banyak masyarakat yang menaruh harapan hidup pada tambang minyak yang dikelola turun-menurun secara tradisional, untuk itu harus ada solusi agar penambangan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat setempat,” harap Azhari yang juga Ketua DPS PA Kecamatan Ranto Peureulak (rn/red)
