RILIS.NET, ACEH TIMUR – Prosesi pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur kisruh dan diwarnai aksi saling dorong, di depan pintu hotel Royal Idi, Kamis (25/6/2026).
Kericuhan tersebut dipicu oleh protes sejumlah kader PW dan Panglima Sagoe, yang menilai penunjukan pengurus baru tidak sesuai prosedur dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Massa menilai, penetapan Azhari M. Nur (Haji Maop) sebagai Ketua DPW PA Aceh Timur beserta jajaran Sekretaris dan Bendahara dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil) yang melibatkan seluruh Sagoe.
Ketegangan mulai memuncak saat Sekretaris DPP Partai Aceh, Aiyub Abbas (Abuwa), bersama fungsionaris DPP PA, Darwis Jeunieb, tiba di lokasi acara yang diselenggarakan di salah satu hotel di Idi. Sejumlah kader dan Panglima Sagoe langsung menghadang rombongan guna mendesak pembatalan pelantikan.
Aksi saling dorong antar-sesama kader tidak terhindarkan ketika Abuwa turun dari mobil dan mencoba memasuki gedung. Akibatnya, Abuwa dan Darwis Jeunieb sempat tertahan di luar hotel selama beberapa saat. Situasi baru dapat dikendalikan setelah aparat kepolisian turun tangan mengamankan lokasi, sehingga perwakilan DPP PA berhasil masuk ke ruang acara.
Kendati berhasil masuk, prosesi pelantikan tidak dapat langsung dimulai. Para kader dan Panglima Sagoe yang menolak keputusan tersebut berhasil masuk ke dalam ruangan untuk melakukan dialog dan meminta transparansi terkait legalitas kepengurusan baru.
Salah satu kader PA dari Wilayah Simpang Ulim, Muhammad Fadhil, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk merusak jalannya acara, melainkan untuk meminta kejelasan konstitusional partai.
“Di sini kita semua adalah keluarga besar Partai Aceh. Tidak ada niat untuk mengganggu. Namun, kami mempertanyakan apa dasar hukum dan aturan yang dipakai untuk melantik pengurus ini. Untuk apa ada AD/ART jika tidak dijalankan? Jika sistem penunjukan sepihak seperti ini terus dilakukan, maka suara kami di daerah seolah tidak lagi dihargai,” ujar Muhammad Fadhil. (*)